Legal Konsul – Konsultan Hukum Perusahaan, Perizinan & Legalitas Usaha

Konsultan Hukum & Jasa Pengacara

Legal Konsul

Tidak hanya memberikan analisis hukum, tetapi juga menawarkan langkah-langkah implementatif yang dapat diterapkan langsung dalam bisnis.

Hubungi Kami

Jasa Pengacara Perceraian

Legal Konsul

Jasa hukum perceraian profesional yang siap memberikan konsultasi, pendampingan, dan representasi hukum bagi klien

Hubungi Kami

Our Rate

(5.0)

Konsultan & Pengacara Hukum

©legalkonsul

Protecting What Matters Most

Tentang Legal Konsul

Legal Konsul adalah perusahaan konsultan hukum profesional yang berfokus pada penyediaan solusi hukum terpadu bagi perusahaan, pelaku usaha, UMKM, hingga investor di Indonesia.

Kami hadir sebagai mitra strategis yang membantu klien dalam mengelola aspek hukum bisnis secara efektif, mulai dari pendirian dan legalitas usaha, penyusunan serta review kontrak, kepatuhan hukum perusahaan, ketenagakerjaan, perlindungan kekayaan intelektual, hingga penyelesaian sengketa.

Selengkapnya

©legalkonsul | Hub. 0813-1936-6256

Konsultasi Hukum Profesional

Solusi Bisnis Optimal

*CORPORATE LAWYER

Our Services

Corporate Retainer (Legal Counsel)

Corporate Governance

Perizinan & Legalitas Usaha

Contract & Agreement

Merger, Akuisisi & Investasi

Ketenagakerjaan

Kekayaan Intelektual (HKI)

Litigasi & Penyelesaian Sengketa

Legal Audit & Compliance

Harga Paket

Corporate Retainer, Mulai

Rp 5 Juta/Bulan

Corporate Retainer, Mulai

Rp 10 Juta/Bulan

Perceraian & Hak Asuh Anak

Rp 10-15 Juta

Pembagian Harta Gono Gini

Rp 23-25 Juta

Penetapan Ahli Waris

Rp 15-20 Juta

Itsbat Nikah

Rp 10-15 Juta

*JASA HUKUM LAIN

Selengkapnya

Perceraian & Hak Asuh
Kami memberikan Jasa hukum membantu mewakili dan mendampingi klien dalam hal :

Mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam serta memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh KUA.

Mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu serta memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan disdukcapil.

Catatan :

Dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dapat disertai dengan permintaan hak asuh anak serta pemberian nafkah oleh mantan suami (ayah dari anak) untuk anak serta mantan isteri.

Syarat dan Ketentuan :

KTP Penggugat / Pemohon;

Alamat Lengkap Tergugat / Termohon;

Buku Nikah dikeluarkan KUA (Bila beragama Islam);

Akta Perkawinan dikeluarkan Disdukcapil (Bila beragama Non Muslim);

Akta Kelahiran Anak dan KK (Kartu Keluarga) (Bila meminta Hak Asuh Anak);

Bukti tertulis pendapatan suami setiap bulan atau slip gaji suami (Bila isteri meminta nafkah untuk anak untuk tiap bulan);

Siapkan 2 (dua) orang saksi (saksi dapat dari keluarga atau orang terdekat).

Gugat Cerai dari Luar Negeri
Kami memberikan Jasa hukum membantu mewakili dan mendampingi klien yang ingin mengurus gugatan cerai dari luar negeri, seperti:

Mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam serta memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh KUA.

Mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu serta memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan disdukcapil.

Catatan :

Surat Kuasa yang diberikan klien kepada kantor kami wajib di Legalisasi oleh pihak KBRI (Kedutaan Republik Indonesia) dimana klien bertempat tinggal diluar negeri;

Pihak klien yang tinggal diluar negeri tidak perlu hadir sama sekali dalam proses gugatan cerai di Pengadilan;

Dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dapat disertai dengan permintaan hak asuh anak serta pemberian nafkah oleh mantan suami (ayah dari anak) untuk anak serta mantan isteri.

Syarat dan Ketentuan :

Surat Kuasa dilegalisasi pihak KBRI;

KTP Penggugat / Pemohon;

Alamat Lengkap Tergugat / Termohon;

Buku Nikah dikeluarkan KUA (Bila beragama Islam);

Akta Perkawinan dikeluarkan Disdukcapil (Bila beragama Non Muslim);

Akta Kelahiran Anak dan KK (Kartu Keluarga) (Bila meminta Hak Asuh Anak);

Bukti tertulis pendapatan suami setiap bulan atau slip gaji suami (Bila isteri meminta nafkah untuk anak untuk tiap bulan);

Siapkan 2 (dua) orang saksi (saksi dapat dari keluarga atau orang terdekat).

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini
Kami memberikan Jasa hukum mewakili dan mendampingi klien dalam hal mengajukan gugatan pembagian harta gono gini (harta bersama), yaitu:

Untuk klien yang telah bercerai di Pengadilan Agama, maka gugatan pembagian harta gono gini (harta bersama) diajukan ke Pengadilan Agama; atau

Untuk klien yang telah bercerai di Pengadilan Negeri, maka gugatan pembagian harta gono gini (harta bersama) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Catatan :

Harta gono gini (harta bersama) yang dapat digugat ke Pengadilan adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan;

Proses perolahan harta bukan dari pemberian atau hibah;

Harta yang akan dibagi tidak dalam jaminan bank/ pihak ketiga atau masih kredit / KPR.

Syarat dan Ketentuan :

KTP Penggugat;

Alamat Lengkap Tergugat;

Putusan Cerai dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht);

Akta Cerai;

Bukti tertulis kepemilikan atau Bukti keterangan asset bergerak atau tidak bergerak atas nama Mantan suami atau mantan isteri;

Siapkan minimal 2 (dua) orang saksi.

Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini
Kami memberikan jasa pembuatan perjanjian pembagian harta gono gini.

Perjanjian ini hanya bisa dibuat ketika suami dan isteri sudah sama-sama telah sah bercerai dengan memiliki putusan cerai serta akta cerai.

Perjanjian ini hanya bisa dibuat apabila mantan suami dan mantan isteri bersepakat tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk membuat perjanjian tersebut.

Syarat dan ketentuan :

KTP mantan isteri dan mantan suami;

NPWP;

Kartu Keluarga (KK);

Putusan Cerai;

Akta Cerai;

Data asset bergerak atau tidak bergerak yang akan dibagi.

Legalisasi Putusan dan Akta Perceraian
Kami memberikan jasa mewakili klien dalam pengurusan legalisasi putusan cerai dan akta perceraian.

Legalisasi putusan dan akta perceraian dilakukan pada :

Mahkamah Agung;

Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham);

Kementerian Luar Negeri;

Kedutaan Negera di Indonesia.

Legalisasi biasanya dilakukan dengan tujuan WNI (Warga Negara Indonesia) yang ingin menikah di Luar Negeri.

Syarat dan ketentuan :

Surat Kuasa dari klien ke pengacara;

KTP Pemohon;

Putusan Cerai Asli;

Akta Cerai Asli

Penetapan Ahli Waris
Kami memberikan Jasa hukum mewakili dan mendampingi klien (para ahli waris) dalam hal mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama.

Tujuan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, yaitu:

Menetapkan pihak yang meninggal dunia sebagai Pewaris;

Menetapkan pihak-pihak yang menjadi ahli waris;

Menetapkan jumlah bagian hak waris dari ahli waris.

Catatan :

Dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, maka seluruh ahli wajib ikut. Apabila terdapat ahli waris tidak disertakan, maka permohonan penetapan ahli waris tidak dapat diterima atau berpotensi dibatalkan oleh ahli waris yang tidak diikutsertakan.

Syarat dan Ketentuan :

KTP Semua Ahli Waris;

KK Semua Ahli Waris;

Akta Kelahiran Ahli Waris, diutamakan anak Pewaris;

Surat Kematian Pewaris;

Buku Nikah Pewaris;

KTP & KK Pewaris bila masih ada;

Siapkan 2 (dua) orang saksi.

Gugatan Pembagian Warisan
Kami memberikan Jasa hukum mewakili dan mendampingi klien (para ahli waris) dalam hal mengajukan gugatan pembagian warisan, yaitu:

Ke Pengadilan Agama, bila Pewaris meninggal dunia beragama Islam;

Ke Pengadilan Negeri, bila Pewaris. meninggal dunia beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Konghucu.

Gugatan pembagian waris diajukan ke Pengadilan apabila para ahli waris tidak saling bersepakat dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Tujuan gugatan pembagian warisan di Pengadilan Agama, yaitu:

Menetapkan pihak yang meninggal dunia sebagai Pewaris;

Menetapkan pihak-pihak yang menjadi ahli waris;

Menetapkan jumlah bagian hak waris dari ahli waris;

Menetapkan harta/ asset yang masuk objek harta warisan yang akan dibagi;

Menetapkan agar pembagian warisan tersebut dilaksanakan;

Syarat dan Ketentuan :

KTP Penggugat;

Alamat lengkap Tergugat;

KK Penggugat;

Akta Kelahiran Penggugat;

Surat Kematian Pewaris;

Buku Nikah (Pewaris Islam);

Aka Perkawinan (Pewaris Non Muslim);

KTP & KK Pewaris bila masih ada;

Bukti kepemilikan atau surat keterangan kepemilikan asset bergerak atau asset tidak bergerak atas nama pewaris;

Siapkan 2 (dua) orang saksi.

Isbat Nikah (Islam)
Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum agama dan dicatatkan oleh negara.

Oleh karena itu, Pasal 2 UU Perkawinan menegaskan :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila suatu perkawinan telah terlanjur dilaksanakan menurut hukum agama dan belum dicatatkan selama berpuluh tahun, hingga pasangan telah meninggal dunia, maka apakah perkawinan tersebut tetap dapat dicatakan ?

Apabila pasangan tersebut beragama dan menikah secara Islam, maka ia dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke pengadilan agama yang dikenal dengan istilah “isbat nikah”.

Dalam praktek, Itsbat Nikah dapat diartikan sebuah persidangan yang dimana pemohon mengajukan pengesahan perkawinannya yang belum dicatatkan di negara.

Aturan mengenai Itsbat Nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hilangnya Akta Nikah;

Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;

Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;

Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Syarat Permohonan Itsbat Nikah

Bukti yang perlu dipersiapkan dalam mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, yaitu :

KTP Pemohon,

Kartu Keluarga (KK),

Akta Kelahiran Anak apabila memiliki anak,

Surat Kematian bila salah satu pasangan telah meninggal dunia,

Surat keterangan dari KUA pasangan belum menikah,

Menyiapkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui adanya perkawinan anda.

Selain itu, hal-hal administratif yang perlu diperhatikan, yaitu :

Itsbat nikah diajukan secara tertulis ke Pengadilan Agama,

Itsbat nikah dapat diajukan sendiri atau diwakili oleh pengacara (kuasa hukum),

Itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan domisili Pemohon. Contoh, Pemohon tinggal di Jakarta Selatan, maka permohonan Itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pemohon harus hadir langsung ke pengadilan apabila hakim membutuhkan. Apabila tidak, dapat diwakili oleh pengacara (kuasa hukum).

Pengesahan Perkawinan (Non Muslim)
Kami memberikan Jasa hukum mewakili dan mendampingi klien (para ahli waris) dalam hal mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri.

Adapun pengesahan perkawinan diajukan oleh klien yang menikah menurut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau Konghucu, namun belum mencatatkan perkawinannya ke dinas pencatatan sipil.

Tujuan dari pengesahan adalah agar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama menjadi sah serta memiliki bukti Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil.

Syarat dan Ketentuan :

KTP Pemohon (suami dan isteri);

KK Pemohon;

Akta Kelahiran Pemohon;

Bukti-bukti tertulis telah menikah menurut ajaran agama;

Akta Kelahiran Anak (Dibutuhkan bila ingin ikut mengesahkan anak biologis dari perkawinan sah);

Siapkan 2 (dua) orang saksi.

Catatan :

Bila nikah dengan WNA, maka wajib melampirkan surat izin nikah dari kedutaan WNA tersebut berasal;

Bila Pemohon adalah Janda atau Duda, maka wajib melampirkan Akta Cerai dan Putusan Cerai.

Permohonan pengesahan perkawinan ditolak bila salah seorang suami masih terikat perkawinan sah menurut hukum negara dengan orang lain.

Kami memberikan Jasa hukum mewakili dan mendampingi klien (para ahli waris) dalam hal mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri.

Adapun pengesahan perkawinan diajukan oleh klien yang menikah menurut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau Konghucu, namun belum mencatatkan perkawinannya ke dinas pencatatan sipil.

Tujuan dari pengesahan adalah agar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama menjadi sah serta memiliki bukti Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil.

Syarat dan Ketentuan :

KTP Pemohon (suami dan isteri);

KK Pemohon;

Akta Kelahiran Pemohon;

Bukti-bukti tertulis telah menikah menurut ajaran agama;

Akta Kelahiran Anak (Dibutuhkan bila ingin ikut mengesahkan anak biologis dari perkawinan sah);

Siapkan 2 (dua) orang saksi.

Catatan :

Bila nikah dengan WNA, maka wajib melampirkan surat izin nikah dari kedutaan WNA tersebut berasal;

Bila Pemohon adalah Janda atau Duda, maka wajib melampirkan Akta Cerai dan Putusan Cerai.

Permohonan pengesahan perkawinan ditolak bila salah seorang suami masih terikat perkawinan sah menurut hukum negara dengan orang lain.

Perjanjian Perkawinan
Jasa pembuatan perjanjian perkawinan dalam 2 (dua) pilihan waktu pilihan, yaitu:

Perjanjian Pra Nikah (prenuptial agreement) yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum menikah;

Perjanjian Pasca Nikah (postnuptial agreement) yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah.

Apa itu perjanjian perkawinan/ perjanjian nikah ?

Perjanjian perkawinan atau perjanjian nikah adalah perjanjian yang dibuat calon suami dan calon isteri (sebelum menikah) atau perjanjian yang dibuat antara suami dan isteri (setelah menikah) dengan tujuan memisahkan harta yang diperoleh selama perkawinan agar tidak terjadi pencampuran harta.

Kapan perjanjian perkawinan/ perjanjian nikah dibuat ?

Perjanjian perkawinan atau perjanjian nikah dapat dibuat dalam 2 (dua) pilihan waktu, yaitu:

Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat calon suami dan isteri sebelum mereka menikah (prenuptial agreement); dan

Perjanjian Pasca Nikah adalah perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat suami dan isteri setelah menikah (postnuptial agreement).

Manfaat dari membuat perjanjian perkawinan/ perjanjian nikah ?

Selama perkawinan berlangsung, asset/harta yang diperoleh dan dibeli nama suami adalah milik suami dan asset yang diperoleh dan dibeli atas nama isteri adalah milih isteri;

Bila terjadi pembelian asset/ harta, pihak suami tidak harus meminta persetujuan isteri. Demikian juga isteri tidak perlu meminta persetujuan suami;

Bila terjadi perceraian, maka tidak terjadi pencampuran harta, sehingga tidak ada pembagian harta bersama (gono gini).

Syarat yang diperlukan membuat perjanjian perkawinan/ perjanjian nikah ?

KTP Para pihak jika WNI,

Paspor dan KITAS jika WNA,

Surat Izin kedutaan untuk menikah di Indonesia jika WNA,

NPWP para pihak jika WNI,

Surat daftar asset selama perkawinan yang di tandatangan suami dan isteri (dibutuhkan bila perjanjian dibuat setelah suami dan isteri menikah).

Perjanjian perkawinan/ perjanjian nikah di daftarkan dimana ?

Untuk yang menikah pencatatannya di KUA, pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan di KUA dimana suami dan isteri menikah.

Untuk yang menikah pencatatannya di Disdukcapil, pencatatan perjanjian kawin dilakukan di disdukcapil dimana suami dan isteri menikah.

Gugatan Pembatalan Perkawinan
Kami memberikan Jasa hukum mewakili dan mendampingi klien dalam hal mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Umumnya pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak isteri pertama terhadap suami yang melakukan perkawinan yang kedua kali secara sah tanpa meminta izin dari isteri pertama. Oleh karena itu, isteri pertama memiliki hak mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan.

Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan :

Suami atau isteri;

Keluaga dalam garis keturunan keatas dari suami atau isteri;

Pejabat yang berwenang, sepanjang perkawinan belum putus;

Pejabat yang ditunjuk, serta

Setiap orang yang punya kepentingan terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan diputus.

Syarat dan Ketentuan :

KTP Penggugat;

Alamat lengkap Tergugat;

Buku Nikah / Akta Perkawinan Penggugat;

Buku Nikah / Duplikat Buku Nikah / Akta Perkawinan Disdukcapil dari Tergugat;

Kartu Keluarga (KK) Penggugat;

Akta Kelahiran Anak dari Penggugat;

Siapkan 2 (dua) orang saksi.

Perwalian Anak
Kami memberikan jasa hukum membantu mewakili dan mendampingi klien dalam hal ingin mengajukan permohonan perwalian anak ke pengadilan.

Permohonan perwalian anak untuk beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan untuk beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu diajukan ke Pengadilan Negeri.

Permohonan perwalian anak dapat diajukan oleh :

Orang tua kandung (biasanya diajukan apabila terdapat salah satu orang tua telah meninggal);

Keluarga anak;

Saudara;

Orang Lain; dan

Badan Hukum.

Khusus untuk keluarga anak, saudara, orang lain dan badan hukum wajib memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Syarat dan Ketentuan :

KTP Pemohon Wali;

Kartu Keluarga (KK) Wali;

Akta Kelahiran Anak;

Kartu Keluarga (KK) Anak bila ada;

Buku Nikah / Akta Perkawinan Wali;

Akta Cerai Bila Wali telah bercerai;

Surat Kematian bila orang tua anak telah meninggal dunia;

Sertfikat kepemilikan tanah, bila tujuannya adalah untuk menjual asset untuk kepentingan anak.

Alasan memilih Legal Konsul

Legal Konsul hadir sebagai mitra hukum yang relevan dan terpercaya dengan menghadirkan solusi hukum yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pencegahan risiko dan perlindungan jangka panjang bagi klien

Konsultan Hukum

Profesional

Solusi Cepat & Tepat

Layanan Hukum

Berfokus pada

Mitigasi Risiko

Layanan Hukum

Terintegrasi

Solusi Praktis dan

Tepat Sasaran

Mejaga kerahasiaan

Identitas klien

Our Client.

Our Team

Tim Legal Konsul

Komitmen kami terhadap profesionalisme, integritas, transparansi, dan kerahasiaan menjadi landasan utama dalam setiap layanan yang diberikan.

Dengan pendekatan yang responsif dan berorientasi pada solusi, Legal Konsul siap menjadi partner hukum yang dapat diandalkan dalam setiap langkah dan keputusan penting Anda

Tim Kami

Luis Delapara Purba S.H

(Founder and Managing Partners)

Rino Valdo Damanik S.H

(Lawyer)

*TESTIMONI KLIEN

Legal Konsul sangat membantu perusahaan kami dalam pengurusan legalitas usaha dan review kontrak kerja sama. Timnya responsif, profesional, dan mampu memberikan solusi hukum yang mudah dipahami.

Anonim

Pengusaha

Proses pendirian PT dan pengurusan NIB berjalan lancar berkat pendampingan dari Legal Konsul. Pelayanannya cepat dan seluruh proses dijelaskan dengan sangat jelas.

Anonim

Pengusaha

Kami menggunakan layanan Legal Retainer untuk kebutuhan hukum perusahaan. Hasilnya sangat memuaskan karena setiap permasalahan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Anonim

Pengusaha

Legal Konsul membantu kami dalam penyusunan kontrak kerja sama dan perlindungan merek perusahaan. Timnya sangat teliti dan memahami kebutuhan bisnis modern.

Anonim

Pengusaha

Pendampingan saat proses due diligence dan investasi sangat profesional. Kami merasa lebih aman dalam mengambil keputusan bisnis karena didukung analisis hukum yang komprehensif.

Anonim

Pengusaha

Pengurusan sertifikasi halal dan legalitas usaha menjadi lebih mudah dengan bantuan Legal Konsul. Pelayanan ramah, komunikatif, dan hasilnya sesuai harapan.

Anonim

Pengusaha

Konsultan & Pengacara Hukum

Tentang Legal Konsul

Corporate Retainer (Legal Counsel)

Corporate Governance

Perizinan & Legalitas Usaha

Contract & Agreement

Merger, Akuisisi & Investasi

Ketenagakerjaan

Kekayaan Intelektual (HKI)

Litigasi & Penyelesaian Sengketa

Legal Audit & Compliance

Pricing.

Harga Paket

Rp 5 Juta/Bulan

Rp 10 Juta/Bulan

Rp 10-15 Juta

Rp 23-25 Juta

Rp 15-20 Juta

Rp 10-15 Juta

Alasan memilih Legal Konsul

Profesional

Layanan Hukum

Mitigasi Risiko

Terintegrasi

Tepat Sasaran

Identitas klien

Our Client.

Tim Legal Konsul

Luis Delapara Purba S.H

Rino Valdo Damanik S.H